Profil BPKAD

I. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Sangihe dan Talaud (Satal), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang  Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud merumuskan dan menata penyelenggaraan kewenangan sebagaimana berikut ini : Bupati Kepulauan Talaud didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/satuan kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (LTD), dan Lembaga Lainnya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menjalankan urusan – urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dipimpinoleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan amanat PP 41 Tahun 2007 maka oleh Pemerintah Daerah membentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diharapkan dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan yang prima untukmenuju pada pembangunan daerah yang dapat menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan pelayanan umum sesuai tujuan dan harapan bersama.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Talaud. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah baru terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan kepala Daerah Kabupaten kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kedudukan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dipimpinoleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Badan di bantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang.

II. SUSUNAN ORGANISASI

menurut Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

A. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari :

  1. Kepala;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang;
  4. Sub Bagian;
  5. Seksi;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional;

B. Sekretariat

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;

C. Bidang

  1. Bidang Anggaran;
  2. Bidang Perbendaharaan;
  3. Bidang Akuntansi;
  4. Bidang Aset;

C.1. Bidang Anggaran terdiri dari :

  1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  2. Seksi Administrasi Anggaran;
  3. Seksi Bina Administrasi Anggaran Desa.

C.2. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

  1. Seksi Belanja Gaji;
  2. Seksi Belanja Non Gaji;
  3. Seksi Verifikasi dan Evaluasi;

C.3. Bidang Akuntansi terdiri dari :

  1. Seksi Penyusunan laporan Keuangan ;
  2. Seksi Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan;
  3. Penatausahaan Keuangan;

C.4. Bidang Aset terdiri dari :

  1. Seksi Administrasi Aset ;
  2. Seksi Pengamanan Aset;
  3. Seksi Penilaian aset;

III. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  mempunyai tugas  membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis  di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kapala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksaaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksaaan tugas  Kesekretariatan, Bidang anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan serta Bidang Aset.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekreteriat melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, bidang umum dan kepegawaian;
  2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, bidang umum dan kepegawaian;
  3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset serta kesekretariatan;
  1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi  Bidang Anggaran, Bidang akuntansi, Bidang perbendaharaan dan Bidang aset serta kesekretariatan;
  2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan;
  3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
  4. Pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk belanja bunga, Subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan;
  5. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Badan;
  6. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Surat Pertanggung-jawaban Badan;
  7. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
  8. Pelaksanaan akuntansi badan;
  9. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan ;
  10. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati;
  12. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) badan;
  13. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
  14. Penghimpunan data dan informasi badan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang disebut Sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada kepala Badan;

Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub bagian Keuangan;
  3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  melakasanakan tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan dan Evaluasi;

b. Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang  Perencanaan dan  Evaluasi;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang  Perencanaan dan  Evaluasi;

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Kegiatan Badan;

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Badan;

f.  Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Badan;

g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;

h. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang perencanaan dan evaluasi;

i. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;

j. Menyiapakan   monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;

k. Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;

l. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;

m. Menyiapkan bahanpenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan dan Kabupaten, menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) ;

n. Menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

o. Melaksanakan tugaskedinasan lainnya yang diberikan olehsekretarissesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;

b. Menyiapkan  bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang  Perencanaan dan  Evaluasi;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;

d. Melasanakan urusan surat – menyurat, kearsipan,  kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;

f. Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

g. Menyiapkan bahan pelaksaaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi badan;

i.  Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

j.  Menyiapkan bahan  pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang Umum dan Kepegawaian;

k. Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;

m. Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;

n.  Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan  baik  secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

o. Melakasanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan wewenang  bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuanganmelaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;

b. Menyiapkan  bahan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang Keuangan;

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Keuangan;

d. Menyiapakan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;

e. Menyiapakan bahan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing-masing bidang dan SKPD ;

f. Menyiapakan bahan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  yang diajukan oleh bendahara SKPKD untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan;

g. Menyiapkan bahan pembuatan  dan penyusunan Suarat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing-masing bidang dan bendahara SKPKD;

h. Menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan;

i.  Menyiapkan bahan laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan;

j. Menyiapakan bahan pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Badan;

k. Menyiapakan bahan verifikasi  harian atas penerimaan

l. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi Badan;

m. Menyiapakan bahan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

n. Menyiapkan bahan  pertanggung-jawaban keuangan Badan;

o. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;

p. Menyiapakan bahan penyusunan Laporan realisasi anggaran Badan;

q. Menyiapakanbahan  pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;

r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;

s. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bagian;

t. Menyampaiakan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

u. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang  diberikan oleh Sekretaris  sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasipelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran,administrasi anggarandan bina administrasi anggaran desa serta administrasi belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Anggaran melaksanakan fungsi:

  1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran,pengendalian pelaksanaan anggaran dan Bina administrasi anggaran desa.
  2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang penyusunan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran dan Bina administrasi anggaran desa.
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di dibidang penyusunan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran dan Bina administrasi anggaran desa.
  4. Pengkoordinasian penyusunan program Perencanaan APBD;
  5. Penyusunan APBD;
  6. Penyusunan Pedoman Pergeseran APBD;
  7. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan  APBD;
  8. Penyusunan Analisa Standar Belanja;
  9. Penyusunan rancangan penetapan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD;
  10. Penyiapan bahan pengesahan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  11. Menyiapakan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidang penyusunan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran dan Bina administrasi anggaran desa.
  12. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
  13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
  14. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan;
  15. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembiayaan;
  16. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja daerah;
  17. Membina administrasi anggaran pemerintah desa;
  18. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD;
  19. Mengendalikan penyusunan APBD;
  20. Melaksanakan administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
  21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada kepala Badan

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud terdiri dari:

  1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  2. Seksi Administrasi Aggaran;
  3. Seksi Bina Administrasi Anggaran Desa;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran melaksanakan tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi perencanaan dan penyusunan anggaran;
  3. Menyiapkan bahan pengolahan rencana APBD;
  4. Menyiapkan penyusunan APBD, Pergeseran APBD dan Perubahan APBD berserta dokumen pendukung APBD lainnya;
  5. Menyiapakan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidangadministrasi Anggaran. h. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.
  6. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
  7. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pemberian belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
  8. Menyiapakan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidangadministrasi Anggaran.
  9. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Administrasi Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Adminstrasi Anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi administrasi anggaran melaksanakan tugassebagai berikut :

  1. Menyiapakan bahan perumusan teknis di bidang administrasi anggaran;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi administrasi anggaran;
  3. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi anggaran;
  4. Menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan produk hukum lingkup bidang anggaran;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan Analisa Standar Belanja;
  6. Menyiapakan bahan penyusunan Pedoman pergeseran APBD;
  7. Menyiapakan bahan penyusunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Pelaksanaan APBD;
  8. Menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);dan Pengesahan Dokumen APBD;
  9. Menyiapkan/ menggandakan  dokumen APBD, Penjabaran APBD berserta dokumen pendukung APBD;
  10. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi anggaran;
  11. Menyiapakan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidangadministrasi Anggaran.
  12. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Bina Administrasi  Anggaran Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Administrasi Anggaran Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Administrasi Anggaran Desa melaksanakan Tugas sebagai berikut :

Menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan pemerintah desa;

  1. Menyusun kebijakan pengalokasi Anggaran kepada pemerintah desa
  2. Menyusun kebijakan Standar Satuan Biaya pemerintah desa; 
  3. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum di bidang pengelolaa keuangan desa
  4. Melakukan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ;
  5. Mengkaji dan memverifikasi anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Rancangan APBDesa;
  7. Menyusun kebijakan pengalokasi Anggaran kepada pemerintah desa;
  8. Melakukan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Belanja Gaji, Belanja Non Gaji dan Verifikasi dan Evaluasi;

Untuk menyelenggarakan tugas  tersebut, Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi :

  1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan gaji, Belanja Non Gaji dan Verifikasi dan Evaluasi
  2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) bidang
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di  bidangpengelolaan gaji, belanja non gaji dan verifikasi dan evaluasi
  4. Pelaksnaaan pengujian terhadap semua pengajuan pembayaran;
  5. Pelaksanaan penelitian Surat Permintaan Pembayaran (SPM) gaji maupun non gaji;
  6. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi (TP-TGR);
  7. Penelitian kelengkapan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) belanja dan pengesahan SPJ Pendapatan ;
  8. Pelaksanaan sebahagian tugas Bendahara Umum Daerah yang dilimpahkan;
  9. Pelaksanaan penelitian kebenaran daftar gaji dan surat permintaan pembayaran (SPP) tunjangan lainnya;
  10. Pelaksanaan penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP);
  11. Menyiapakan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidangpengelolaan gaji,belanja non gaji dan verifikasi dan evaluasi;
  12. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
  13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
  14. Melaksanakan   tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada kepala Badan;

Bidang Perbendaraan sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

  1. Seksi Belanja Non Gaji;
  2. Seksi Belanja Gaji;
  3. Seksi Verifikasi dan Evaluasi;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Belanja Non Gaji mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Belanja non gaji.

Untuk menyelenggarakan tugas  tersebut, Kepala seksi belanja non gaji melaksanakan tugas:

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang belanja non gaji;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi belanja non gaji;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di di bidangBelanja Non Gaji;
  4. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang belanja nongaji;
  5. Menyiapakan bahan pengujian terhadap semua pengajuan pembayaran belanja;
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian SPM belanja gaji maupun belanja non gaji;
  7. Menyiapkan bahan penerbitan SPD belanja non gaji;
  8. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Belanja non gaji;
  9. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang belanja non gaji;
  10. Menyiapakan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang belanja non gaji;
  11. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Belanja gaji mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Belanja  gaji.

Untuk menyelenggarakan tugas  tersebut, Kepala seksi belanja gaji melaksanakan tugas:

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang belanja gaji;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi belanja gaji;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di di bidangbelanja gaji;
  4. Menyiapakan bahan penelitian Surat Perintah Membayar (SPM) gaji;
  5. Menyiapkan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) gaji;
  6. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan belanja gaji dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  7. Menyiapkan bahan pembuatan dan pencetakan daftar gaji Pegawai ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati;
  8. Menyiapkan bahan pemeriksaan daftar gaji, tunjangan dan kekurangan maupun kelebihan gaji yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta memnyiapkan SPD ;
  9. Mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan  masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi gaji;
  10. Menyiapkan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran;
  11. Menyiapkan pembayaran uang duka bagi pegawai ASN yang meninggal dunia;
  12. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang belanja non gaji;
  13. Menyiapakan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang belanja gaji;
  14. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  15. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Verifikasi dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Seksi Verifikasi dan Evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas  tersebut, Kepala Seksi Verifikasi dan Evaluasi. melaksanakan tugas:

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Verifikasi dan Evaluasi APBD;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi Verifikasi dan Evaluasi;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Verifikasi dan Evaluasi;
  4. Menyiapakan bahan penyusunan dan pengesahan  (SPD) ;
  5. Menyiapkan bahan penelitian kelengkapan SPJ Belanja dan SPJ Pendapatan;
  6. Menyiapkan bahan verifikasi pendapatan;
  7. Menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian APBD;
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi Pendapatan dan Belanja APBD ;
  9. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi anggaran;
  10. Menyiapakan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidangBelanja non gaji.
  11. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasipelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Laporan Keuangan,Penatausahaan Keuangan dan Monitoring dan evaluasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang  Akuntansi melaksanakan fungsi:

  1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyusunan Laporan keuangan,penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan.
  2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidangPenyusunan Laporan keuangan,penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan.
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di dibidangPenyusunanLaporan keuangan,penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan.
  4. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) kepada entitas akuntansi.
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD);
  6. Pelaksanaan pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan manejerial dari entitas akuntansi  menjadi laporan tunggal (Laporan Kompilasi) sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;
  7. Penyusunan Produk hukum sesuai lingkup bidang akuntansi;
  8. Penyiapan Dokumen Produk Hukum tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD berserta Perjabarannya dan dokumen pendukung lainnya;
  9. Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidang Penyusunan Laporan keuangan,Penatausahaan keuangan dan Monitoring dan evaluasi keuangan.
  10. Penyiapan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
  11. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
  12. Penyiapan pelaksanaan audit baik yang dilaksanakan oleh auditor eksternal maupun internal;
  13. Penyiapan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Akuntansisebagaimana dimaksud, terdiri dari :

  1. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
  2. Seksi Analisa Monitoring Evaluasi ;
  3. Seksi Penatausahan Keuangan;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Penatusahan Keuangan  mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Penatausahaan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan melaksanakan tugas :

  1. Penyusunan program kegiatan Seksi Penatausahaan Keuangan Daerah;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi administrasi anggaran;
  3. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi anggaran;
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa laporan keuangan;
  5. Menyiapkan bahan  penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
  6. Meyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi  dan asistensi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah kepada entitas Akuntansi;
  7. Membantu  menyiapkan  penyusunan  Catatan Atas  Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  8. Penyiapanbahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian di bidangPenatausahaan keuangan; i.    Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  atasan    sesuai wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan  mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan.

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Analisa, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

  1. Menyiapakan bahanperumusan  kebijakan teknis di bidang analisa,monitoring dan evaluasi Keuangan;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi analisa,monitoring dan evaluasi Keuangan;
  3. Menyiapkan bahanpenyajian data dan informasi di bidang analisa,monitoring dan evaluasi Keuangan;
  4. Menyiapkan  bahan  pelaksnaan analisa, monintoring dan evaluasi laporan keuangan dari entitas akuntansi
  5. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
  7. Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian di bidangAnalisa, monitoring dan Evaluasi;
  8. Penyiapan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;
  9. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  10. Melaksanakan  tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan atasan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan  mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Penyusunan laporan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuanganmempunyai tugas :

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan laporan keuangan;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi penyusunan laporan keuangan;
  3. Memnyiapkan bahan pelaksaaan dan pencatatan serta pengolahan data, penerimaan dan pengeluaran dari kas daerah menjadi pencatatan rekening timbal-balik;
  4. Menyiapkan bahan penyesuaian rekening timbal-balik;
  5. Menyiapkan bahan penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang penatausahaan keuangan dengan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  6. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penyusunan laporan keuangan;
  7. Menyiapakan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian bidang penyusunan laporan keuangan;
  8. Penyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;
  9. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasipelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi aset, pengamanan aset dan penilaian asset daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Kepala Bidang  Aset melaksanakan fungsi:

  1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi aset, bidang Pengamanan aset dan bidang Penilaian aset.
  2. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidangPenyusunan Laporan keuangan,penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan.
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di dibidangPenyusunanLaporan keuangan,penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan.
  4. Pelaksanaan penyusunan system asset daerah yang meliputi : perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatusahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
  5. Pengkoordinasian perencanaan analisa kebutuhan,penganggaran dan pengadaan aset daerah ;
  6. Pengkoordinasian penatusahaan asset daerah;
  7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
  8. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengamanan aset daerah;
  9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemidahtanganan asset;
  10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah;
  11. Pengkoordinasian penetapan status asset daerah;
  12. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca aset;
  13. Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidangadministrasi aset,pengamanan aset dan penilaian aset;
  14. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
  15. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
  16. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Aset sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

  1. Seksi Administrasi aset;
  2. Seksi Pengamanan Aset ;
  3. Seksi Penilaian aset;

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Administrasi Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Administrasi Aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, kepala Seksi administrasi aset melaksanakan tugas :

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi aset;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi administrasi aset;
  3. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksnaan tugas di bidangadministrasi aset;
  4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan analisa kebutuhan, penganggaran dan pengadaan asset daerah;
  5. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pendataan, penginventarisasian maupun pencatatan aset daerah;
  6. Penyiapan bahan penyusunan system asset daerah yang meliputi : perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,penyaluran, penggunaan dan penatusahaan asset daerah;
  7. Meyiapkan bahan penghimpunan, pengolahan dan penyusunan laporan pencatatan aset daerah;
  8. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi aset
  9. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi aset;
  10. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  11. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Pengamanan Aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengamanan Aset melaksanakan tugas :

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan aset;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pengamanan aset;
  3. Menyiapkanbahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengamanan aset;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan sistim administrasi aset daerah yang meliputi : pemanfaatan,pengamanan dan pemeliharaan aset;
  5. Pelaksanaanpembinaaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pemberdayaan aset;
  6. Penyiapan bahan pengamanan aset ;
  7. Penyiapan bahan sertifikasi dan pengakuan hukum lainnya atas aset;
  8. Penyiapan bahan penelitian dan pengkoordinasian pemindahtanganan, perubahan klasifikasi aset maupun mutasi aset;
  9. Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian dibidangadministrasi aset;
  10. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  11. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.

Kepala Seksi Penilaian Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penilaian aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penilaian aset melaksanakan tugas :

  1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian aset;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi penilaian aset;
  3. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksnaan tugas di bidang penilaian aset;
  4. Menyiapkan  bahan penyusunan  sistim  administrasi aset yang meliputi :  penghapusan dan pemindahtanganan aset;
  5. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksaaan penilaian aset;
  6. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksaaan penghapusan aset dan pemindahtanganan aset;
  7. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksaaan penghitungan aset dan penghapusan aset;
  8. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi aset;
  9. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  10. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang sesuai wewenang bidang tugasnya.